Dunia yang kita kenal dulu tak akan pernah kembali.
Pandemi tidak hanya merenggut nyawa dan menghancurkan kekayaan, tetapi juga membawa perubahan besar—dari lingkungan hingga pola pikir, dari skala makro hingga hal-hal yang paling mikro.
Banyak orang telah merasakan langsung dampak kerugian ekonomi. Meski masih ada perdebatan, banyak pakar meyakini pandemi ini akan memicu krisis ekonomi.
Bahkan langkah luar biasa dari Federal Reserve (The Fed) yang meluncurkan pelonggaran kuantitatif tanpa batas, tak mampu meredakan kepanikan di pasar secara instan.
Namun, dampak terburuk bukanlah pada ekonomi, melainkan pada menguatnya ketidakpercayaan antarnegara serta keraguan terhadap globalisasi.
Fenomena ini sebenarnya sudah menjadi tren penting beberapa tahun belakangan: isolasi, populisme, dan nasionalisme. Ketiganya saling bertautan, konflik perdagangan terus berlanjut, dan target pengurangan emisi karbon mendorong banyak perusahaan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok jarak jauh. Namun, proses ini terus maju-mundur di bawah tekanan keuntungan. Pandemi secara tak terduga mempercepat semuanya.
Contohnya, selama beberapa tahun terakhir, banyak negara berkoar ingin memulangkan pabrik mereka. Nyatanya, kali ini mereka bahkan tak mampu menjamin ketersediaan masker—bahkan diejek karena kekurangan. Situasi seperti ini jelas tak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Tentu, politik dan perdagangan bukanlah pertengkaran anak-anak—meski terkadang terlihat seperti itu.
Kemakmuran di paruh kedua abad ke-20 dan awal abad ke-21 terutama digerakkan oleh pembagian kerja internasional dan alokasi sumber daya global. Tiongkok adalah salah satu kontributor utama sekaligus penerima manfaat terbesar dari proses ini.
Namun, di tengah situasi ini, para pendukung globalisasi tak bisa menghindari rasa pesimis: pandemi pada akhirnya akan berlalu, pesawat akan kembali terbang, kapal pesiar akan berlayar lagi—tetapi tangan yang telah terlepas tak mudah digenggam kembali.
Robin Niblett, Direktur Eksekutif Chatham House—lembaga think tank terkemuka dunia—dengan tegas menyatakan, “Globalisasi yang kita kenal selama ini sedang menuju akhir.”
Pasca-pandemi, “Tanpa dorongan kuat untuk melindungi keuntungan bersama dari integrasi ekonomi global, struktur tata kelola ekonomi global yang dibangun sejak abad ke-20 akan cepat menyusut. Para pemimpin membutuhkan disiplin diri yang sangat besar untuk mempertahankan kerja sama internasional, alih-alih terjebak dalam persaingan geopolitik terbuka,” ujar Robin.
Dan jika penanganan pandemi gagal, para pemimpin akan sulit menahan godaan untuk menyalahkan pihak lain atas kegagalan tersebut.
Fenomena semacam ini terus kita saksikan.
Sejumlah pakar dari Council on Foreign Relations (CFR) Amerika Serikat memiliki pandangan yang cukup seragam mengenai masa depan globalisasi.
Wakil Ketua Shannon K. O’Neil berpendapat, virus corona telah menggerogoti prinsip dasar manufaktur global. Banyak perusahaan akan mempertimbangkan untuk mengecilkan skala operasi dan mendiversifikasi rantai pasokannya ke berbagai negara. Untuk sektor-sektor strategis, pemerintah juga akan turun tangan dengan menyiapkan rencana cadangan dan stok domestik. Intinya, ini adalah pertukaran antara sebagian keuntungan dengan stabilitas pasokan.
Peneliti Senior Laurie Garrett memiliki pandangan serupa: “Globalisasi memungkinkan perusahaan berproduksi di mana saja dan mengirim produk tepat waktu ke pasar, sehingga menghemat biaya penyimpanan. Stok yang mengendap beberapa hari saja sudah dianggap gagal pasar. Namun, virus corona membuktikan bahwa patogen tak hanya menginfeksi manusia, tapi juga ‘meracuni’ seluruh sistem real-time.”
“Dalam kondisi seperti ini, kapitalisme global akan memasuki babak baru yang dramatis—rantai pasokan akan bergeser mendekati basis produksi. Langkah ini mungkin mengurangi keuntungan jangka pendek perusahaan, namun membuat seluruh sistem menjadi lebih tangguh.”
Sementara itu, Ketua Richard Haass berpendapat, “Krisis corona setidaknya akan membuat sebagian besar pemerintah lebih berfokus ke dalam negeri dan berkonsentrasi pada urusan domestik dalam beberapa tahun ke depan. Mengingat kerapuhan rantai pasokan, saya perkirakan akan ada langkah besar menuju swasembada selektif (dan konsekuensinya, pemutusan hubungan ekonomi). Sentimen anti-imigrasi skala besar juga akan menguat. Dengan sumber daya yang dialokasikan untuk pemulihan nasional dan penanganan dampak ekonomi krisis, komitmen atau kemauan negara-negara untuk menyelesaikan masalah regional maupun global—termasuk perubahan iklim—akan menurun.”
John Allen, Ketua Brookings Institution dan mantan Jenderal Bintang Empat Korps Marinir AS, dengan tegas menyatakan, “Perubahan semacam ini mengandung risiko sangat besar bagi negara berkembang dan negara dengan proporsi pekerja miskin yang tinggi.”
Meski di tengah pandemi ini komunitas internasional tengah memperkuat kerja sama, dan para pemikir visioner pun paham bahwa hanya dengan kolaborasi kemenangan bersama bisa dicapai, tekanan penanganan krisis serta logika politik praktis terus mengikis fondasi kepercayaan dan kerja sama tersebut.
Richard Haass, Ketua CFR, menyatakan, “Krisis ini berpotensi memperburuk kemerosotan hubungan AS-Tiongkok yang sudah berlangsung dan melemahkan integrasi Eropa.”
Bagi politisi, mengibarkan isu rasisme dan nasionalisme adalah cara efektif untuk mengalihkan kontradiksi internal dan menutupi kekurangan diri. Bagi publik, perasaan tertinggal secara relatif maupun absolut mudah memicu pencarian kambing hitam untuk meluapkan frustrasi. Ketakutan akibat pandemi juga menjadi lahan subur bagi teori konspirasi dan sikap tidak rasional, sehingga masing-masing pihak berpegang pada keyakinannya sendiri dan saling serang tanpa henti.
Uni Eropa menuduh Rusia menyebarkan informasi palsu soal pandemi, sementara di internalnya, blok ini menghadapi tekanan karena masing-masing negara anggota lebih mementingkan penyelamatan diri dan bertindak sendiri-sendiri. Jika Italia dan Spanyol—dua negara yang paling parah terdampak—tidak mendapat dukungan memadai dari Brussels, legitimasi Uni Eropa pun akan dipertanyakan.
Perpecahan ini juga terjadi antara Amerika Serikat dan Eropa.
"Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Trump menunjukkan semacam egoisme baru," ujar Jan Techau, peneliti senior di German Marshall Fund di Berlin. Menurutnya, nasionalisme yang terang-terangan dan slogan "America First" yang digaungkan Trump—yang awalnya menyalahkan Tiongkok atas wabah virus corona, lalu beralih menyalahkan Eropa—berarti "Amerika Serikat tidak lagi peduli pada kepentingan global."
Sebuah laporan The New York Times juga menyoroti bahwa selama krisis keuangan 2008 dan wabah Ebola 2014, Amerika Serikat bertindak sebagai koordinator respons global. Namun, dalam krisis COVID-19, AS justru melepas peran tersebut.
Lantas, apakah dukungan terhadap Trump benar-benar menurun akibat kritik yang bertubi-tubi?
Survei terbaru dari ABC News dan Ipsos justru menunjukkan hal sebaliknya. Sebanyak 55% warga Amerika mendukung cara Trump menangani krisis, sementara 43% menolak. Persentase pendukung Trump bahkan naik 12 poin dari minggu sebelumnya—sebuah tren yang berbalik arah.
Fenomena serupa terjadi pada Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, yang tingkat dukungannya naik dari 41% menjadi 46%.
Psikologi publik tampak jelas dari fenomena ini.
Akademisi Michele Gelfand mengklasifikasikan negara-negara ke dalam dua kategori: “ketat” (tight), yang lebih menekankan aturan dan masyarakatnya terbiasa diatur; dan “longgar” (loose), yang lebih menekankan kebebasan dengan suasana yang lebih santai.
Pandemi membuktikan bahwa “aturan dan tata tertib yang ketat dapat menyelamatkan nyawa.” Ia berpendapat dampak pandemi akan mendorong politik Amerika Serikat menuju budaya yang lebih ketat.
Menurut Profesor Stephen M. Walt dari Universitas Harvard, untuk menghadapi krisis, berbagai bentuk pemerintahan mengambil langkah-langkah darurat—dan setelah krisis berakhir, mereka enggan melepaskan kekuasaan baru tersebut.
Ia berpendapat, dunia sebelumnya tidak memasuki era kerja sama global baru akibat wabah penyakit—dan kali ini pun tidak akan demikian. “Seiring warga mencari perlindungan dari pemerintah, serta perusahaan berupaya mengurangi kerentanan di masa depan, kita akan menyaksikan penarikan diri lebih lanjut dari proses globalisasi.”
"Singkatnya, COVID-19 akan menciptakan dunia dengan tingkat keterbukaan, kemakmuran, dan kebebasan yang lebih rendah."
Shivshankar Menon, mantan Penasihat Keamanan Nasional India, juga berpendapat bahwa semua entitas politik mengalami pergeseran ke dalam—berupaya merebut kendali atas takdir mereka sendiri. “Kita akan memasuki dunia yang lebih miskin, lebih kikir, dan lebih sempit (a poorer, meaner, and smaller world).”
Kami mengutip beragam pandangan ini karena para tokoh tersebut berasal dari latar belakang dan institusi yang berbeda, sehingga referensinya menjadi lebih holistik. Secara keseluruhan, pandangan-pandangan tersebut tampak pesimistis terhadap masa depan globalisasi—atau setidaknya meyakini bahwa globalisasi akan mengalami penyesuaian besar.
Penurunan kepercayaan dan kerja sama ini tampak dalam berbagai aspek. Banyak pabrik di Provinsi Guangdong dan kawasan Jiangsu-Zhejiang melaporkan penurunan pesanan, sehingga terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja. Diskriminasi dan penolakan terhadap warga Tiongkok juga semakin meningkat. Fenomena serupa pun terjadi di dalam negeri, meski belum menjadi arus utama.
Yuval Noah Harari, penulis buku Sapiens: A Brief History of Humankind, dalam beberapa tulisannya menyatakan kekhawatiran atas melemahnya kerja sama internasional saat ini. Menurutnya, hal ini tidak hanya menyulitkan penanganan pandemi, tetapi dampak negatifnya akan terus membayangi hubungan internasional dalam beberapa tahun ke depan.
Sebagai sejarawan, ia juga mengkhawatirkan langkah-langkah cepat yang diambil berbagai pemerintah justru menyisakan risiko tersembunyi. Misalnya, pengendalian privasi warga dengan dalih kesehatan, atau pilihan pada nasionalisme yang tertutup alih-alih solidaritas global. “Keputusan yang diambil publik dan pemerintah dalam beberapa minggu mendatang,” ujarnya, “sangat mungkin membentuk wajah dunia untuk tahun-tahun berikutnya.”
Pandangan bijak seperti ini patut diapresiasi. Namun, penerapannya di dunia nyata masih menghadapi banyak tantangan dan perjalanan yang panjang.
Berbagai kekuatan masih terus bersaing memperebutkan pengaruh, sementara kerja sama dan penolakan saling bergantian. Apakah dunia akan bergerak ke arah kerja sama dan empati yang lebih besar, atau justru semakin tertutup dan eksklusif, masih menjadi tanda tanya.
Namun, satu hal yang pasti—seperti kata pepatah lama: “Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai.”