Pendahuluan
Desain terdesentralisasi teknologi blockchain—seperti pembukuan terdistribusi dan verifikasi bersama—serta prinsip kesetaraan yang mendasarinya, secara alami selaras dengan sifat spontan sistem moneter internasional.
Oleh karena itu, bidang moneter internasional merupakan salah satu skenario penerapan terbaik untuk teknologi blockchain. Penerapannya bisa berupa peningkatan dan optimalisasi sistem yang sudah ada, maupun eksplorasi model baru yang inovatif. Kunci utamanya terletak pada bagaimana menyelaraskan kepentingan semua pihak dan membangun konsensus.
Sumber | Majalah Contemporary Financialist, Edisi No. 1 Tahun 2020, berjudul asli “Reformasi Sistem Pembayaran Internasional dan Teknologi Blockchain”
Baru-baru ini, perusahaan Amerika Serikat Facebook merilis whitepaper mata uang kripto Libra, yang langsung menarik perhatian global. Hal ini disebabkan tiga faktor utama:
Pertama, basis pengguna Facebook sangat besar—mencakup hampir sepertiga populasi dunia—sehingga melalui ekosistemnya, Libra berpotensi berkembang pesat hingga mencapai skala global.
Kedua, Libra dirancang untuk terhubung dengan sistem perbankan yang ada. Dengan model mirip stablecoin yang dipatok terhadap keranjang mata uang dan aset berisiko rendah, Libra berpotensi mengatasi masalah volatilitas nilai yang kerap dialami mata uang virtual.
Ketiga, Libra menawarkan solusi pembayaran internasional baru yang secara khusus menargetkan titik lemah (pain points) dalam pembayaran lintas batas saat ini, sehingga membuka opsi baru bagi reformasi sistem pembayaran internasional.
Artikel ini akan berfokus pada aspek ketiga tersebut, dengan menganalisis kelemahan sistem pembayaran internasional yang ada serta berbagai pendekatan perbaikannya, sekaligus mengajukan rekomendasi untuk mempercepat interkonektivitas infrastruktur keuangan global.
Kondisi Sistem Pembayaran Internasional Saat Ini dan Berbagai Pendekatan Perbaikannya
Saat ini, kliring dan penyelesaian dana untuk pembayaran lintas batas serta transfer dana global masih sangat bergantung pada sistem SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications). Secara logika bisnis, bank yang menyediakan layanan lintas batas harus terlebih dahulu terhubung ke sistem SWIFT. Jika bank tersebut tidak memiliki koneksi langsung, maka ia harus bekerja sama dengan bank lain yang telah terhubung ke SWIFT sebagai perantaranya. Misalnya, ketika seorang orang tua di Tiongkok mengirim uang kepada anaknya yang sedang kuliah di Amerika Serikat: bank tempat orang tua tersebut menabung—atau bank perantaranya—harus terhubung ke SWIFT agar dana dapat dikirim ke bank di AS. Di sisi penerima, bank tempat anak tersebut menabung di AS juga harus terhubung ke SWIFT. Jika tidak, maka harus ada bank perantara di AS yang menerima dana melalui SWIFT terlebih dahulu, baru kemudian meneruskannya ke bank tujuan.
Seluruh proses bisnis dalam sistem SWIFT sering dikritik karena melibatkan terlalu banyak tahapan. Masalah yang timbul antara lain: pertama, efisiensi yang rendah; kedua, biaya transaksi yang tinggi; ketiga, ketika terjadi gangguan, pelacakan dan identifikasi akar masalah menjadi sulit, sehingga menimbulkan risiko tersembunyi; keempat, transparansi yang rendah—proses dan waktu penyelesaian pembayaran lintas batas seolah berada dalam “kotak hitam”. Memang, SWIFT terus melakukan pembaruan menyeluruh terhadap sistem kliring dan penyelesaiannya, misalnya dengan meluncurkan Global Payment Innovation (GPI) pada awal 2017. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kecepatan, transparansi, dan prediktabilitas pembayaran lintas batas melalui standar baru yang dikembangkan bersama bank-bank anggota. Namun, kemunculan dan evolusi teknologi-teknologi baru tetap membuka peluang untuk perbaikan yang lebih signifikan terhadap sistem pembayaran internasional.
Pendekatan Perbaikan Pertama
Pendekatan ini memindahkan mekanisme kliring dan penyelesaian pembayaran—yang semula berpusat pada bank komersial dan melibatkan transfer antar-rekening bertingkat—ke dalam arsitektur blockchain. Tujuannya adalah meminimalkan jumlah perantara, bahkan mencapai pembayaran peer-to-peer (langsung antar-individu). Libra, yang sedang hangat diperbincangkan saat ini, merupakan contoh nyata dari pendekatan ini.
Sebenarnya, industri telah lama mengeksplorasi pendekatan serupa, seperti Ripple coin yang dioperasikan oleh Ripple Labs. Ripple menyediakan solusi pembayaran lintas batas berbasis blockchain yang menawarkan interoperabilitas antar-sistem pembayaran lintas mata uang. Pengguna pertama-tama menukar mata uang domestik mereka menjadi Ripple coin, lalu menukarnya kembali menjadi mata uang negara tujuan—seluruh proses pembayaran lintas batas diselesaikan melalui aset digital berbasis blockchain, yaitu Ripple coin. Berbeda dengan Libra yang secara terbuka menyatakan ambisinya membangun “mata uang global tanpa batas” dan bersikap proaktif terhadap regulasi, Ripple lebih memilih menyebut Ripple coin sebagai “Digital Bridge Asset (DBA)”, bukan “token”. Posisi yang lebih rendah profil ini patut menjadi bahan pertimbangan.
Pendekatan Perbaikan Kedua
Pendekatan ini beranggapan bahwa, pada dasarnya, kesulitan pembayaran lintas batas bukanlah semata-mata masalah teknologi. Jika semua bank sentral di dunia dapat bersatu dan mengintegrasikan sistem pembayaran nasional masing-masing, maka persoalan tersebut akan terpecahkan. Misalnya, dengan menghubungkan sistem transfer pembayaran besar Fedwire dan sistem pembayaran antarbank CHIPS milik AS, sistem CHAPS di Inggris, sistem TARGET di Uni Eropa, serta sistem HVPS di Tiongkok, maka akan tercipta interkonektivitas infrastruktur keuangan global.
Dapat dikatakan, pendekatan ini mempertahankan sistem rekening yang ada dan berupaya mencapai interkoneksi melalui integrasi di tingkat kebijakan. Namun, cara ini tidak hanya membuat arus dana lintas batas terjebak dalam kompleksitas yurisdiksi hukum internasional dan pengawasan lintas batas, tetapi juga masih perlu dibuktikan apakah benar-benar lebih efisien dibandingkan model SWIFT yang berlaku saat ini.
Pendekatan Perbaikan Ketiga yang Sedang Berkembang
Pendekatan ini menekankan partisipasi bersama bank-bank komersial dalam membangun infrastruktur pembayaran. Artinya, bank-bank komersial di berbagai negara dapat membentuk aliansi untuk mendirikan sistem pembayaran lintas batas baru. Contohnya adalah inisiatif “Pan European Payment System Initiative (PEPSI)” yang digagas Uni Eropa, yang hingga kini telah didukung oleh sekitar 20 bank besar Eropa, termasuk BNP Paribas dan Deutsche Bank. Inisiatif ini bertujuan membangun sistem pembayaran digital lintas batas baru berbasis infrastruktur yang dibangun bersama oleh bank-bank peserta. Tujuannya adalah menyediakan layanan pembayaran lintas batas dan lintas bank—serupa dengan ApplePay di AS atau Alipay di Tiongkok—bagi anggota aliansi, sehingga memungkinkan pembayaran instan tanpa uang tunai. Dibandingkan kesulitan mengintegrasikan bank sentral dan sistem pembayaran besar di tingkat atas, koordinasi internal dalam model ini jauh lebih mudah dan proses implementasinya lebih cepat. Jelas, aliansi sistem pembayaran lintas batas baru seperti ini sangat cocok untuk diimplementasikan dengan teknologi blockchain.
Dari Guncangan Mata Uang Kripto Menuju Mata Uang Digital Bank Sentral
Dalam beberapa tahun terakhir, guncangan terbesar terhadap sistem rekening tradisional datang dari kemunculan mata uang kripto dan perkembangan teknologi blockchain di baliknya. Hal ini membuat semakin banyak orang mempertanyakan model pembayaran tradisional berbasis rekening, di mana dana dialihkan secara bertingkat dari satu rekening institusi ke rekening institusi lain: Mungkinkah kita sepenuhnya melampaui sistem yang ada, mengirim dana langsung dari pengirim ke penerima melalui transaksi peer-to-peer, tanpa perlu melibatkan banyak perantara atau transfer bertingkat?
Inilah gagasan di balik “uang tunai digital” (digital cash). Gagasan ini sebenarnya telah lama ada. Para kriptografer selalu bertanya-tanya: jika email dapat dikirim setelah dienkripsi dan ditandatangani, mengapa uang tunai tidak bisa diperlakukan sama—ditempatkan dalam “amplop digital”, lalu dienkripsi dan ditandatangani sebelum dikirim? Perkembangan kriptografi modern dan teknologi komunikasi komputer secara bertahap mewujudkan gagasan ini. Pernyataan berulang Mark Zuckerberg dalam sidang di Kongres AS—bahwa “siapa pun dapat mentransfer Libra sesederhana mengirim SMS”—mengacu pada tujuan yang sama. Pendekatan serupa juga diambil oleh JPM Coin, mata uang kripto yang akan diluncurkan oleh JPMorgan Chase.
Harus diakui, di bawah tekanan mata uang kripto, arah perbaikan sistem pembayaran dan moneter global menjadi semakin jelas. Saat ini, sejumlah uji coba mata uang digital bank sentral (CBDC) yang dijalankan berbagai negara—seperti proyek Jasper Bank Sentral Kanada, proyek Ubin Monetary Authority of Singapore, dan proyek Stella yang dijalankan bersama oleh ECB dan Bank Sentral Jepang—banyak yang merupakan uji coba berbasis blockchain, namun masih terbatas pada skenario grosir (wholesale). Bank sentral umumnya dianggap kurang ahli dalam layanan ritel; bahkan ada kekhawatiran bahwa ketika mata uang digital diedarkan ke publik, bank sentral akan menghadapi biaya tinggi dan permintaan pasar yang besar, sementara bisnis kredit bank komersial bisa terganggu—yang berpotensi memicu “narrow banking”. Oleh karena itu, banyak bank sentral mengambil sikap hati-hati terhadap penerbitan CBDC, atau lebih memilih model stablecoin. Namun, dalam skenario grosir, CBDC sepenuhnya berpotensi menggantikan sistem pembayaran besar yang ada saat ini.
Selain itu, masih banyak perdebatan di kalangan industri mengenai apakah mata uang kripto harus selalu berbasis blockchain. Banyak pihak meyakini iya, namun penulis berpendapat sebaliknya. Dalam sejarah perkembangan mata uang kripto selama 40 tahun terakhir, ada mata uang kripto berbasis blockchain, tetapi ada juga yang tidak. Contohnya, E-Cash karya kriptografer David Chaum merupakan eksperimen akademis yang sukses—dan justru tidak berbasis blockchain. Jadi, baik menggunakan model terpusat maupun terdesentralisasi, berbasis blockchain atau tidak, berbasis rekening atau berbasis token/nilai, selama mampu menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi pembayaran lintas batas, maka semua pendekatan tersebut layak dikaji.
Namun, perkembangan mata uang kripto dan teknologi blockchain tetap menjadi topik terdepan dan paling penting saat ini, sehingga perlu dikaji secara mendalam. Misalnya, interkonektivitas sistem pembayaran besar antarnegara yang disebutkan sebelumnya juga dapat dipertimbangkan untuk diimplementasikan dalam arsitektur blockchain.
Saran Strategis: Kerja Sama Publik-Swasta dan Persaingan Sehat
Kritik terhadap sistem SWIFT tidak hanya terbatas pada aspek teknis. Meskipun SWIFT memainkan peran penting dalam pembayaran, kliring, dan penyelesaian lintas batas global, sebagian pihak menganggapnya sebagai lembaga monopoli dalam sistem pembayaran internasional—yang kerap digunakan sebagai instrumen sanksi dan yurisdiksi ekstra-teritorial, terutama terkait rekening berdenominasi dolar AS. Oleh karena itu, banyak pihak berharap sistem ini diperbaiki, bahkan “dilepaskan” dari dominasi SWIFT. Menghapuskan SWIFT sepenuhnya memang terlalu ekstrem dan sulit dilakukan, tetapi memperbaiki sistem pembayaran internasional yang ada sangatlah mungkin. Kritik dan ketidakpuasan terhadap sistem yang berlaku saat ini pada dasarnya mencerminkan satu pemikiran: masyarakat tidak ingin infrastruktur publik atau bidang bernilai publik dikendalikan secara monopoli oleh satu pihak atau kelompok tertentu. Risiko tersembunyi, biaya tinggi, serta dampak buruk terhadap kesejahteraan sosial yang ditimbulkannya semakin disadari publik.
Beberapa teknologi inovatif, seperti mata uang kripto dan blockchain, mungkin mampu memberikan solusi untuk mencapai tujuan perbaikan tersebut. Perlu dicatat bahwa blockchain sendiri perlu dibedakan secara konseptual. Secara teoretis, hanya blockchain publik (public chain) yang benar-benar terdesentralisasi dan tanpa perantara, di mana tidak ada satu pihak pun yang mengendalikan seluruh sistem. Sementara itu, blockchain privat (private chain) pada dasarnya tidak jauh berbeda dari sistem informasi tradisional, dan blockchain konsorsium (consortium chain) dikendalikan bersama oleh anggota konsorsium yang disepakati.
Pada tingkat operasional, penyelesaian masalah tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga harus menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak. Kasus klasiknya adalah pengumuman Facebook tentang Libra: niat awalnya adalah membangun mata uang global yang stabil dan tanpa batas, serta menciptakan infrastruktur keuangan yang inklusif. Namun begitu diumumkan, kritik datang bertubi-tubi—mulai dari pertanyaan apakah kepentingan perusahaan selaras dengan kepentingan nasional, apakah sektor swasta memiliki semangat kepentingan publik, bagaimana mencegah Facebook memanipulasi Libra, hingga bagaimana negara-negara menerapkan pengawasan keuangan lintas batas terhadapnya.
Jelas, kenyataannya jauh lebih rumit. Sektor publik memang memiliki semangat kepentingan publik, tetapi sering kurang inovatif; sementara sektor swasta inovatif, namun diragukan komitmennya terhadap kepentingan publik. Solusinya mungkin terletak pada kerja sama publik-swasta—dengan pengawasan dari sektor publik dan pelaksanaan oleh sektor swasta. Lembaga komersial tertentu yang memenuhi syarat dan memiliki kapasitas dapat diberi izin untuk mengeksplorasi pembangunan sistem yang inklusif dan tidak dikendalikan oleh satu pihak pun. Ini memang terdengar ideal dan tidak mudah diwujudkan, namun upaya semacam ini patut didorong.
Di bidang pembayaran internasional, kita memiliki dua harapan besar: pertama, munculnya platform pembayaran global yang inklusif, memiliki kredibilitas publik, dan tidak dikendalikan oleh pihak mana pun; kedua, terciptanya mata uang digital global. Dibandingkan yang pertama, target kedua jauh lebih sulit dicapai. Mengingat eksperimen mata uang virtual berskala besar seperti Bitcoin dan Ethereum telah menyebar ke seluruh dunia, banyak lembaga pun ikut-ikutan ingin menerbitkan mata uang sendiri—yang jelas tidak serius. Terhadap mata uang, kita harus tetap menjaga rasa hormat.
Kedua harapan tersebut memang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Namun, jika target pertama berhasil dicapai, maka target kedua pun bisa mulai dipertimbangkan. Jika kita mampu menghubungkan infrastruktur keuangan nasional berbagai negara menjadi satu jaringan global, maka langkah berikutnya adalah mempertimbangkan penerbitan E-SDR (Special Drawing Rights elektronik berbasis rekening) atau D-SDR (Special Drawing Rights digital berbasis token) di atas infrastruktur tersebut. Tantangannya terletak pada fakta bahwa transformasi SDR menjadi mata uang global melibatkan koordinasi politik internasional yang kompleks dan dinamika negosiasi—dan komposisi keranjang mata uang SDR pun bisa berubah seiring proses tersebut, belum tentu sama seperti saat ini.
Untuk mewujudkan target pertama—membangun platform pembayaran global yang terpadu dan tidak dimonopoli—kita masih membutuhkan persaingan sehat. Interkonektivitas infrastruktur dapat direncanakan secara terpadu, tetapi akses dan operasional platform pembayaran tidak boleh dikuasai oleh satu entitas saja. Monopoli tidak baik bagi siapa pun. Pengguna harus memiliki pilihan, dan persaingan untuk memberikan yang terbaik justru menguntungkan semua pihak. Hanya dengan cara ini, berbagai negara dan lembaga dapat bersaing secara sehat di bidang masing-masing, saling melengkapi, dan bersama-sama menciptakan harmoni.
Penutup: Inspirasi dari Sistem “Swadaya” dalam Masyarakat Internasional
Sistem moneter internasional saat ini merupakan sistem berbasis dolar yang terbentuk melalui “Sistem Bretton Woods–Perjanjian Jamaica”. Namun, dari sudut pandang ilmu politik internasional, esensi tatanan internasional adalah sistem tanpa pemerintahan pusat (anarchic system), dan esensi masyarakat internasional adalah sistem “swadaya” (self-help)—tanpa otoritas tunggal yang mutlak.
Dalam pidatonya pada peringatan 60 tahun Deklarasi Prinsip-Prinsip Kehidupan Bersama secara Damai pada tahun 2014, Presiden Xi Jinping menyatakan: “Kita harus bersama-sama mendorong demokratisasi hubungan internasional. Nasib dunia harus dikendalikan bersama oleh rakyat semua negara, dan urusan dunia harus dibahas bersama oleh pemerintah dan rakyat semua negara. Gagasan menguasai urusan internasional secara monopoli adalah usang, dan upaya menguasai urusan internasional secara monopoli pasti akan gagal.”
Pada esensinya, desain terdesentralisasi teknologi blockchain—seperti pembukuan terdistribusi dan verifikasi bersama—serta prinsip kesetaraan yang mendasarinya, secara alami selaras dengan sifat spontan sistem moneter internasional. Oleh karena itu, bidang moneter internasional merupakan salah satu skenario penerapan terbaik untuk teknologi blockchain. Penerapannya bisa berupa peningkatan sistem yang ada, maupun eksplorasi model baru yang inovatif. Kunci utamanya tetap terletak pada bagaimana menyelaraskan kepentingan semua pihak dan membangun konsensus.