Masih ingat wabah SARS tahun 2003? Selain mendorong masyarakat mulai mencari dan menyebarkan informasi lewat internet—saluran baru yang sedang berkembang—serta mengubah pola hidup kita lewat e-commerce, wabah itu juga memacu kemajuan besar dalam tata kelola sosial melalui pengawasan daring, partisipasi publik online, dan pemerintahan berbasis internet. Lantas, apakah pandemi COVID-19 di tahun 2020 yang punya kemiripan kuat ini juga akan mengantarkan teknologi blockchain ke panggung sejarah yang lebih luas?
Menanggapi pertanyaan ini, Dr. Xiao Feng, pendiri PlatON sekaligus Chairman dan CEO Wanxiang Blockchain, telah menulis artikel khusus berjudul “Blockchain dan Tata Kelola Urusan Publik Global”.
Pendahuluan: Selama libur Tahun Baru Imlek kali ini, kita semua merasakan dampak dari sebuah insiden kesehatan masyarakat yang berdampak global. Saya yakin semua pihak terkait berusaha keras agar insiden ini berakhir dengan hasil terbaik. Namun, seperti yang kita saksikan, proses penanganan insiden kesehatan masyarakat ini—seperti halnya berbagai insiden publik global lainnya—sering kali tidak berjalan mulus, bahkan terkadang justru bertolak belakang dengan harapan.
Sifat “publik” dari insiden semacam ini melibatkan banyak pihak, dengan kepentingan yang beragam, hubungan yang kompleks, serta tujuan yang berbeda-beda. Itulah sebabnya tata kelola efektif atas insiden publik hampir mustahil dilakukan dalam skala global.
Terlebih di era masyarakat informasi dengan jaringan yang kompleks, dari SARS tahun 2003 hingga virus corona baru (NCP) saat ini, kita melihat bahwa mekanisme tata kelola dari atas ke bawah semakin tidak mampu menangani semua aspek—bahkan semakin sulit dikendalikan secara efektif. Ini bukan hanya karena pesatnya perkembangan kereta cepat dalam satu dekade terakhir yang mempercepat mobilitas manusia, tetapi juga karena berkembangnya internet—khususnya media sosial—yang membuat pemberitaan dan penyebaran informasi menjadi sangat beragam dan berlebihan (overload).
Di era digital, fenomena sosial yang kompleks akibat struktur jaringan yang rumit memang menimbulkan banyak tantangan baru dalam tata kelola urusan publik global. Namun, teknologi digital juga menghadirkan berbagai alat baru untuk tata kelola tersebut, seperti kecerdasan buatan (AI), komputasi awan (cloud computing), dan blockchain.
Lalu, apa peran blockchain dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah serta bencana?
Optimalisasi Kepercayaan Publik
Pertama, tata kelola urusan publik umumnya memerlukan berbagi, verifikasi bersama, dan akses informasi antar berbagai pihak. Proses ini harus berbiaya rendah dalam hal kepercayaan, serta tepat waktu, efisien, dan terpercaya. Ciri teknis paling mendasar dari distributed ledger adalah data dapat ditambahkan oleh semua pihak yang terlibat, lalu diverifikasi dan diakui bersama untuk menjamin sifatnya yang tidak dapat diubah (immutability) dan tidak dapat dibatalkan (irreversibility). Pengungkapan informasi, pencatatan bukti (evidence preservation), dan pelacakan jejak (traceability) dalam tata kelola urusan publik merupakan aplikasi blockchain yang sangat ideal. Pemanfaatan teknologi distributed ledger untuk melacak dana sumbangan, melacak asal-usul makanan dan obat-obatan, serta meningkatkan transparansi kemajuan proyek, sudah menjadi solusi matang yang berhasil diwujudkan melalui blockchain.
Setiap insiden publik yang tiba-tiba pasti menarik perhatian luas masyarakat dalam waktu singkat. Contoh nyatanya adalah pengawasan 20 juta orang secara bergantian—siang dan malam—terhadap pembangunan rumah sakit darurat di Wuhan. Memberikan “bukti matematis” yang andal, terpercaya, terbuka, dan transparan kepada seluruh masyarakat mungkin merupakan cara terbaik untuk mencapai konsensus dengan cepat dan membangun kepercayaan publik. Pasalnya, hasil yang diperoleh melalui algoritma matematika dapat diverifikasi secara mandiri oleh siapa pun. Kesimpulan bahwa satu ditambah satu sama dengan dua diakui oleh seluruh 7 miliar penduduk dunia. Peran blockchain dalam aspek ini sudah banyak dipraktikkan di industri, sehingga tidak perlu dijelaskan panjang lebar di sini.
Pelacakan asal-usul makanan dan obat-obatan merupakan salah satu model aplikasi khas blockchain.
Koordinasi Multilateral yang Paling Efisien
Kedua, tata kelola urusan publik umumnya memerlukan partisipasi multilateral dan koordinasi skala besar. Sebagian besar masalah dalam proses tata kelola urusan publik global—seperti penanganan yang tidak tepat, hasil yang kurang memuaskan, atau efisiensi yang rendah—erat kaitannya dengan ketidakmampuan mengoordinasikan berbagai pihak dalam operasi skala besar. Blockchain dirancang sebagai sistem “buku besar utama (general ledger)” tempat banyak pihak berpartisipasi dalam pencatatan transaksi dan berbagi satu buku besar bersama. Misalnya, Ethereum awalnya bertujuan membangun “jaringan kolaborasi komputer global”. Meskipun target tertingginya belum tercapai hingga kini, sebagai sistem buku besar utama tempat semua pihak berpartisipasi dalam pencatatan data, blockchain telah beroperasi secara efektif.
Model tata kelola urusan publik tidak bisa meniru model tata kelola perusahaan. Mekanisme pengambilan keputusan sentralisasi dari atas ke bawah, ketika dihadapkan pada urusan publik, setidaknya menghadapi tiga keterbatasan: pertama, ketidakmampuan mengoordinasikan banyak pihak eksternal atau lintas sektor secara efektif, karena pembuat keputusan tidak mungkin memahami setiap pihak tersebut secara mendalam; kedua, respons yang lambat—bahkan tidak sadar sama sekali—terhadap situasi kompleks dan mendesak di tingkat akar rumput; ketiga, prinsip “spesialisasi berdasarkan keahlian”, karena tata kelola urusan publik memerlukan pengumpulan berbagai sumber daya dan kemampuan yang tidak sepenuhnya bisa dijangkau oleh mekanisme sentralisasi. Kekacauan dalam penanganan barang donasi global oleh Palang Merah Wuhan dalam insiden kali ini mencerminkan ketidakmampuan mekanisme tata kelola sentralisasi dalam mengelola urusan publik. Penyimpanan, transportasi, dan distribusi barang medis adalah bidang spesialis dalam industri tertentu—bahkan rumah sakit pun harus mengandalkan layanan perusahaan profesional. Bagaimana mungkin Palang Merah bisa membangun kemampuan semacam itu dalam waktu singkat?
Sistem distributed ledger blockchain adalah teknologi yang membantu membangun sistem operasi koordinasi skala besar, memungkinkan akses simpul terbuka, penugasan simpul khusus berdasarkan peran masing-masing pihak, berbagi semua data, verifikasi bersama atas data, serta pembagian tanggung jawab atas berbagai tugas secara bersamaan.
Mewujudkan koordinasi multilateral skala besar melalui sistem distributed ledger blockchain.
Mekanisme Insentif yang Paling Efektif
Ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola urusan publik umumnya memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga perlu diupayakan semaksimal mungkin untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak agar mereka berpartisipasi aktif. Profesor Jia Xijin dari Universitas Tsinghua menjelaskan bahwa tanggung jawab jaminan pemerintah dan mekanisme sukarela masyarakat merupakan dua mekanisme alokasi sumber daya dalam tata kelola urusan publik. Keduanya saling melengkapi dan mendukung—sama-sama penting dan tak terpisahkan. Namun, jika mekanisme sukarela masyarakat diatur secara terpusat, justru akan melemahkan semangat partisipasi sukarela mereka. Dalam pandemi kali ini, kita juga menyaksikan banyak sukarelawan yang berusaha mencari cara untuk menghindari mekanisme pengaturan terpusat yang diumumkan Provinsi Hubei—bahkan ada yang rela menggunakan helikopter untuk mengantarkan barang donasi langsung ke penerima yang dituju.
Alasan utamanya adalah: karena sifat nirlaba dari tata kelola urusan publik, dorongan bagi para pihak untuk berpartisipasi aktif bukan lagi pembagian keuntungan ekonomi—sehingga tidak mungkin lagi mengandalkan lembaga sentral untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mendistribusikan insentif. Motivasi sukarelawan masyarakat bisa berupa empati, rasa cinta kampung halaman, reputasi sosial, kegiatan amal, heroisme pribadi, budaya perusahaan, penelitian medis, dan sebagainya.
Menghadapi tuntutan kepentingan sah para pemangku kepentingan dalam pandemi ini, bagaimana membangun mekanisme “insentif yang saling kompatibel (incentive compatibility)” yang memadai untuk memenuhi beragam tuntutan tersebut? Jelas, mekanisme “pengaturan terpusat” yang biasa kita kenal tidak mampu menanganinya.
Mekanisme insentif blockchain memang dirancang khusus untuk menyelesaikan masalah insentif yang saling kompatibel bagi “para pemangku kepentingan”. Blockchain lahir sebagai sistem teknologi untuk menyelesaikan efektivitas tata kelola desentralisasi di era di mana dunia semakin datar (flat), hubungan sosial semakin virtual, lembaga-lembaga bertransformasi menjadi platform jaringan, serta aktivitas ekonomi dan sosial semakin terdigitalisasi. Mekanisme insentif blockchain bukan dirancang untuk menyelesaikan masalah insentif dalam model pengolahan sentralisasi, melainkan untuk menyelesaikan secara efektif masalah insentif dalam model pemangku kepentingan yang desentralisasi dan beragam kepentingannya.
Karena sifat nirlaba dari tata kelola urusan publik, pihak-pihak terkait jelas tidak bisa dimotivasi hanya lewat insentif ekonomi. Oleh karena itu, upaya maksimal untuk mempertimbangkan berbagai motif kepentingan semua pihak yang terlibat, serta membangun mekanisme insentif yang efektif dan saling kompatibel, merupakan langkah krusial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan tata kelola urusan publik.
Mekanisme insentif blockchain paling cocok untuk menyelesaikan masalah insentif efektif dalam konteks kebutuhan yang beragam.
Perlindungan Privasi yang Paling Andal
Keempat, tata kelola urusan publik sering kali bersifat lintas batas, sektor, disiplin ilmu, bahkan negara. Ambil contoh masalah penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi obat serta peralatan medis yang sempat memusingkan Asosiasi Palang Merah Wuhan. Bagi perusahaan farmasi 九州通 (Jiuzhitong), hal tersebut justru merupakan urusan harian. Lalu, dari 100 kasus konfirmasi infeksi virus corona di Jepang saat ini, sekitar 70 di antaranya berasal dari wisatawan berbagai negara di sebuah kapal pesiar internasional. Sejak awal, otoritas pengendalian penyakit Tiongkok juga aktif memberi tahu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan negara-negara utama mengenai wabah di Tiongkok beserta data analisis genomiknya, demi mendorong kerja sama global.
Oleh karena itu, berbagai pihak asing atau lembaga yang tidak memiliki hubungan hierarkis harus membentuk kemitraan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah publik berskala global. Menyepakati niat kerja sama mungkin tidak sulit, tetapi pelaksanaan kerja sama yang substantif sering kali membutuhkan pertukaran data dan komputasi kolaboratif antar-pihak. Sudah pasti, setiap negara, sektor, dan individu memiliki kebutuhan nyata akan penentuan hak kepemilikan data (data sovereignty), hak kekayaan intelektual atas data (data property rights), serta perlindungan privasi data. Penentuan hak kepemilikan data dan perlindungan privasi yang kokoh serta andal merupakan prasyarat mutlak bagi kerja sama skala besar yang melibatkan banyak negara, sektor, dan individu.
Di sinilah teknologi blockchain menawarkan solusi yang elegan. Buku besar terdistribusi (distributed ledger), pencatatan transaksi berbasis konsensus (consensus accounting), insentif ekonomi, tata kelola komunitas—ditambah dengan algoritma kriptografi seperti fungsi hash, bukti tanpa pengetahuan (zero-knowledge proof), enkripsi homomorfik (homomorphic encryption), komputasi yang dapat diverifikasi (verifiable computing), serta komputasi aman multi-pihak (secure multi-party computation)—semua fitur ini menjadikan blockchain sebagai jawaban paling tepat untuk tantangan kompleks dalam kerja sama global.
Blockchain + Komputasi Privasi memungkinkan data beredar secara aman dengan perlindungan privasi yang terjaga.
Di tengah penanganan wabah dan bencana seperti saat ini, para praktisi blockchain pun mulai bertanya: Apa kontribusi nyata yang bisa diberikan blockchain? Donasi uang atau barang tentu bentuk partisipasi yang layak. Peluncuran sistem pelacakan donasi berbasis blockchain juga patut diapresiasi. Namun, peran blockchain dalam tata kelola urusan publik ke depannya kemungkinan jauh lebih besar dari yang kita bayangkan saat ini.