Manfaat dan biaya mata uang digital bank sentral (CBDC) sangat bergantung pada desain sistemnya. Dalam merancang CBDC, setiap negara perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti mencegah disintermediasi bank komersial, melindungi privasi, memberikan insentif, serta mengurangi risiko keuangan. Desain Digital RMB yang menerapkan “mekanisme distribusi dua lapis tanpa bunga” dapat menjadi acuan penting. Ke depan, Digital RMB diharapkan dapat berkembang menjadi lebih komprehensif, aman, dan terstandarisasi.
Perancangan dan peluncuran CBDC juga harus memerhatikan tata kelola data, serta mencegah terciptanya “pulau data” baru akibat fragmentasi data oleh berbagai pengembang dompet digital. Memberikan wewenang pengelolaan dan kepemilikan data pembayaran CBDC sepenuhnya kepada bank sentral merupakan pendekatan yang relatif efektif untuk keamanan data dan perlindungan privasi. Namun, pemanfaatan produktivitas data juga perlu diperhatikan. Dalam tata kelola data lintas batas, usulan untuk membangun platform kolaborasi multinasional patut dipertimbangkan sebagai salah satu arah pengembangan.
Aset kripto seperti Bitcoin lebih tepat dikategorikan sebagai aset digital, bukan mata uang digital dalam arti sebenarnya. Saat ini, perdagangan aset kripto dilarang di Tiongkok. Larangan jangka pendek ini memang membantu mencapai tujuan kebijakan seperti pencegahan pencucian uang (AML) dan pengendalian arus modal. Namun, teknologi digital inovatif di balik aset kripto—seperti tokenisasi, distributed ledger, dan blockchain—memiliki nilai aplikasi yang penting bagi sistem keuangan formal. Jika larangan perdagangan berlangsung dalam jangka panjang, peluang pengembangan teknologi digital yang berharga bisa terlewatkan. Selain itu, efektivitas larangan tersebut juga belum tentu bertahan dalam jangka panjang.
— Huang Yiping, Ketua Komite Akademik CF40 dan Direktur Pusat Riset Keuangan Digital Universitas Peking
*Tulisan ini merupakan rangkuman dan terjemahan dari pidato kunci penulis pada sesi “Fintech: Teknologi Digital Melepaskan Produktivitas Digital” dalam Konferensi Keuangan Wai Tan keempat, 11 Desember 2022, serta diskusi meja bundar “Mata Uang Digital Bank Sentral: Tren dan Prospek”. Disusun oleh Sekretariat China Finance 40 Forum (CF40), dengan subjudul yang ditambahkan oleh redaksi.
Desain, Tren, dan Regulasi Mata Uang Digital Bank Sentral
Desain mata uang digital bank sentral perlu mempertimbangkan berbagai aspek.
Bank Rakyat Tiongkok (People’s Bank of China/PBOC) telah mengembangkan Renminbi Digital sejak 2014 dan kini telah melalui uji coba bertahun-tahun. Menurut “Buku Putih Renminbi Digital”, ada tiga alasan utama di balik pengembangannya: pertama, menyediakan ragam bentuk mata uang, dengan mata uang digital sebagai pelengkap uang tunai fisik; kedua, meningkatkan inklusivitas dan keamanan sistem keuangan, serta efisiensi dan keadilan layanan pembayaran; ketiga, potensi pemanfaatannya di masa depan untuk mendukung bentuk pembayaran lintas batas tertentu.
Di luar pernyataan resmi, beredar beberapa spekulasi lain. Pertama, Renminbi Digital didesain untuk menggantikan layanan pembayaran seluler yang ada. Kedua, tujuannya untuk memusatkan data pembayaran di tangan bank sentral. Ketiga, untuk mendorong internasionalisasi Renminbi sehingga bisa menggantikan dolar AS. Namun, klaim-klaim ini tidak diakui secara resmi.
Mata uang digital bank sentral adalah salah satu tren baru yang tengah berkembang. Manfaat dan biayanya pada akhirnya bergantung pada desain sistemnya.
Desain Renminbi Digital cukup jelas: ini adalah mata uang digital bank sentral untuk pengguna perorangan, dengan mekanisme distribusi dua lapis dan keterkaitan yang tidak ketat dengan rekening bank. Artinya, pengguna bisa langsung menggunakan token untuk transaksi pembayaran kecil tanpa dikenakan bunga. Secara pribadi, saya memahami bahwa motivasi utama di balik desainnya adalah untuk pembayaran. Itulah mengapa beberapa pernyataan resmi menyebut Renminbi Digital terutama sebagai pengganti M0, bukan M1 atau M2. Desain “distribusi dua lapis + pembayaran tanpa bunga” ini juga sangat penting karena dapat meminimalkan dampak potensial terhadap perantara keuangan seperti bank—sebuah pertimbangan krusial bagi semua bank sentral.
Dalam merancang mata uang digital bank sentral (CBDC), beberapa kompromi tetap diperlukan—misalnya, dalam hal privasi. Jika perlindungan privasi kurang memadai, adopsi CBDC oleh publik bisa saja menurun. Ada cerita tentang sejumlah pedagang kecil yang menolak pembayaran digital setelah mendengar rencana pemerintah mengenakan pajak atas transaksi tersebut. Memang, memasukkan transaksi digital ke dalam sistem perpajakan adalah suatu keharusan. Namun, contoh tadi menunjukkan bagaimana insentif—baik positif maupun negatif—dapat mengubah perilaku masyarakat. Di satu sisi, CBDC disebut-sebut dapat meningkatkan efisiensi keuangan dan mempercepat perputaran uang. Di sisi lain, ada kekhawatiran justru dapat menyebabkan disintermediasi perbankan, yang berpotensi menaikkan biaya pendanaan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hasil akhirnya sangat bergantung pada desain spesifik CBDC. Hal serupa berlaku untuk stabilitas keuangan: apakah CBDC akan memicu risiko baru, atau justru membantu bank sentral memantau dan meredam risiko dengan lebih akurat—semua itu ditentukan oleh desainnya.
Prospek Digital Renminbi ke Depan
Mengenai masa depan Digital Renminbi, ada beberapa kemungkinan yang bisa diperkirakan. Pertama, saat ini Digital Renminbi baru tersedia untuk pengguna individu, namun ke depan mungkin akan diperluas ke institusi. Kedua, meski cakupannya masih domestik, Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) telah terlibat dalam proyek multilateral Central Bank Digital Currency Bridge (mBridge) yang diinisiasi Bank for International Settlements (BIS). Pembayaran lintas batas kemungkinan akan menjadi fungsi penting Digital Renminbi di masa depan. Ketiga, PBOC saat ini belum memberikan bunga atas Digital Renminbi, namun kemungkinan pemberian bunga di kemudian hari tidak tertutup. Keempat, pertanyaan apakah lembaga swasta boleh menerbitkan stablecoin yang didukung Digital Renminbi memang sensitif, namun patut dipertimbangkan secara serius: apa untung ruginya?
Digital Renminbi telah diuji coba selama bertahun-tahun, namun adopsi luasnya masih terbatas. Menurut Mu Changchun dari Institut Penelitian Digital Renminbi PBOC, tiga hal masih perlu didorong: pertama, pengembangan ekosistem yang lebih komprehensif dan skenario penggunaan yang meluas di seluruh Tiongkok; kedua, optimalisasi sistem untuk menjamin stabilitas dan keamanan keuangan; ketiga, penyusunan kerangka hukum dan kebijakan yang lebih matang untuk mengatur penggunaannya.
Pentingnya Menyeimbangkan Keamanan Data dan Produktivitas
Dalam struktur sistem pembayaran digital Tiongkok saat ini, ada dua platform utama: WeChat Pay dan Alipay. Kedua sistem ini berjalan terpisah—dana dari akun Alipay hanya bisa ditransfer ke sesama pengguna Alipay. Akibatnya, meski data di dalam masing-masing platform sangat lengkap, keduanya tetap terisolasi satu sama lain. Namun, dari data inilah platform-platform tersebut mengembangkan berbagai layanan dan produk baru. Salah satunya adalah penilaian kredit berbasis big data yang kini sudah matang: data dari ekosistem digunakan untuk menilai risiko kredit individu tanpa riwayat kredit (credit invisible), lalu menyediakan layanan kredit. Tentu, ada juga kekhawatiran bahwa penguasaan data oleh perusahaan swasta dapat menimbulkan masalah perlindungan hak pengguna.
Oleh karena itu, muncul dugaan bahwa salah satu tujuan Bank Sentral Tiongkok (PBOC) mengembangkan Digital Currency Electronic Payment (DCEP) atau Renminbi Digital adalah untuk memusatkan data pembayaran. Dalam sistem Renminbi Digital, sembilan lembaga berwenang masing-masing mengembangkan dompet digital yang dapat saling bertransaksi—misalnya, pembeli mentransfer dana dari dompet Bank Industri dan Perdagangan Tiongkok (ICBC) ke dompet Alipay milik penjual. Perbedaan utamanya dengan transaksi antar-akun WeChat Pay saat ini adalah, ICBC hanya memiliki akses ke separuh informasi transaksi, sementara Ant Group hanya menguasai separuh lainnya. Akibatnya, data transaksi menjadi terfragmentasi. Padahal, PBOC akan memiliki data lengkapnya. Secara objektif, hal ini justru dapat meningkatkan keamanan data dan perlindungan informasi.
Di sisi lain, muncul pertanyaan baru: setelah semua data terkonsentrasi di bank sentral, apakah fokusnya akan lebih pada keamanan data dibandingkan pemanfaatan maksimal analisis big data? Jelas, ini menjadi pertimbangan penting yang perlu diseimbangkan.
Gagasan tentang platform pembayaran lintas negara bersama yang diusulkan oleh Tobias ADRIAN, Direktur Departemen Pasar Uang dan Modal International Monetary Fund (IMF), patut mendapat perhatian. Di satu sisi, jika platform ini terwujud, ia berpotensi menjadi infrastruktur baru untuk pembayaran internasional. Di sisi lain, platform ini juga dapat mendukung pertukaran data global—di mana setiap negara tetap memegang kendali penuh atas datanya sendiri, sambil tetap dapat memanfaatkan layanan seperti output algoritma, verifikasi, atau layanan lainnya tanpa harus menyerahkan data mentah.
Masa depan mungkin memerlukan pembaruan regulasi aset kripto
Terakhir, dalam menetapkan sikap terhadap mata uang kripto, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, mata uang kripto seperti Bitcoin bukanlah mata uang dalam arti sebenarnya, melainkan lebih mirip aset digital—karena tidak memiliki nilai intrinsik. Lebih penting lagi, penelitian menunjukkan bahwa sekitar seperempat pemegang akun Bitcoin dan separuh aktivitas transaksinya terkait dengan kegiatan ilegal.
Kedua, sikap regulasi terhadap mata uang kripto dan aset digital sangat bergantung pada kematangan sistem keuangan dan kerangka hukum suatu negara. Seperti diketahui, pemerintah Tiongkok saat ini melarang perdagangan mata uang kripto di wilayahnya. Alasan utamanya adalah Tiongkok masih menghadapi tantangan besar dalam pencegahan pencucian uang (anti-money laundering/AML). Selain itu, Tiongkok masih memberlakukan pembatasan ketat pada akun modal. Jika aset digital seperti mata uang kripto diperdagangkan secara bebas, masalah yang timbul bisa jauh lebih besar daripada manfaatnya.
Terakhir, tren jangka panjang juga perlu menjadi pertimbangan utama. Meski larangan terhadap cryptocurrency mungkin terlihat efektif untuk sementara waktu, dampaknya dalam jangka panjang patut dipertanyakan. Teknologi digital yang dibawa oleh cryptocurrency—seperti tokenisasi, buku besar terdistribusi (distributed ledger), dan blockchain—memiliki potensi besar bagi sistem keuangan formal. Jika aktivitas perdagangan dan inovasi terkait cryptocurrency dilarang secara permanen, suatu negara berisiko kehilangan momentum dalam pengembangan teknologi tersebut. Selain itu, larangan semacam ini belum tentu berkelanjutan. Hingga saat ini, belum ada pendekatan regulasi yang ideal—terutama di negara berkembang—yang mampu menjamin stabilitas sekaligus mengoptimalkan manfaatnya. Namun, jalan tengah yang efektif tetap harus ditemukan.